'Aisyiyah

 

Berpijak pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 11 Tahun 2017 mengatur bahwa setiap Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPS) wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan setengahnya wajib memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

 

Dalam upaya menguatkan Sumber Daya Insani Pengawas Syariah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, maka, Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Tuban mendelegasi dua anggotanya untuk mengikuti pelatihan Dewan Pengawas Syariah yang diadakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). 

 

Dua pengurus Aisyiyah Tuban yang diutus untuk mengikuti palatihan tersebut adalah, Hariyanti, SE, MM selaku pengawas Bank Wakaf Mikro Sinar Mandiri Sejahtera, dan Lilik Muyasaro selaku ketua Majelis Ekonomi Pimpinan Daerah Aisyiyah Tuban sekaligus pengawas Bank Wakaf Mikro (BWM)

 

Pelatihan sendiri diadakan dalam dua tahap, tahap pertama yaitu "Pelatihan Pengawas Sayriah Koperasi Syariah / BMT, dilaksanakan pada tanggal 22-24 Desember 2018 bertempat di Ayola La Lisa Hotel Surabaya, yang diberangkatkan adalah Hariyanti SE. MM. Sedangkan tahap kedua yaitu, Pelatihan Dewan Pengawas Syariah Lembaga Keuangan Mikro Syariah, dilaksanakan pada tanggal 3-5 Desember di hotel Ibis Tanggerang, yang diberangkatkan adalah Lilik Muyasaro. 

 

Utusan dari Asiyiyah Tuban tersebut dua-duanya dinyatakan lulus. "Peserta yang mengikuti pelatihan berjumlah 46, dari jumlah tersebut yang dinyatakan lulus berjumlah 21 orang salah satunya saya" Kata Haryanti pada redaksi melaui pesan singkat Jum'at (7/12/2018)

 

Tambah dia "Deg-degan, karena saya membawa amanah besar  kalau sampai tidak lulus kan pertanggungjawabannya besar. Begitu tahu lulus saya langsung sujud syukur."

 

Sementara itu, kata dia bahwa materi yang diujikan oleh DSN-MUI  adalah, mengenal DSN-MUI dan DPS , Regulasi koperasi syariah, Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi, Ushul Fiqh, Qawa'id Fiwhiyyah, Prinsip Muamalat, Akad-akad Syariah, Murabahah, Ijarah, Rahn, Ta'zir dan Ta'widh, Akuntansi syariah, Konsep dan praktik penasaran syariah, Opini Syariah, Akta perjanjian Syariah, SOP, Simulasi produk baru.

 

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Haryanti, Lilik Muyasaro juga mengungkapkan rasa gembiranya saat mengetahui dirinya dinyatakan lulus.

 

"Tidak dibayangkan antara percaya dan tidak, sebenernya materinya itu sudah pernah kita pelajari (ushul fiqih, muamalah, koperasi, UKM dan akutansi) tapi karena beban membawa nama Aisyiyah, OJK, dan koperasi rasanya tenaga, dan pikiran ini hilang saat menghadapi test-nya." Ucapnya

 

"Alhamdulillah Aisyiyah tuban punya BPS yang bersertifikat MUI sementara ormas yang lain belum ada, itulah mengapa dari dinas sangat menaruh harapan agar saya lulus." Tambah dia

 

Lilik juga mengatakan bahwa dari semua peserta yang terdir mualai dari pengelola pesantren (para Kiyai), dosen ekonomi syariah,  dia satu-satunya perempuan,  dan juga merupakan pilot project dari OJK sebagai Ormas Islam pertama yang menerima dana wakaf dari OJK selain pondok pesantren.

 

Ucapan selamatpun disampaikan oleh Ketua PDA Tuban atas keberhasilan yang diraih oleh pengurus Aisyiyah Tuban. "Alhamdulillah. Ibu-ibu Aisyiyah, seluruhnya terus semangat menebar manfaat, menuai Prestasi,  semoga kontribusi yang kita berikan pada masyarakat bisa memberdayakan sehingga dapat meningkatkan harkat & martabat." Ucap Hj. Neffi Mudholifati (Ketua PDA Tuban) 

 

Sebagai informasi bahwa, Badan Pengawas Syariah di Kabupaten Tuban belum ada, baru Pimpinan Daerah Aisyiyah yang memilikinya. Dengan demikian, maka Aisyiyah Tuban patut berbangga karena menjadi Ormas perempuan pertama yang memiliki Badan Pemgawas Syariah di Kabuoaten Tuban.

 

Aisyiyah Tuban juga sudah mendirikan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), Bank Wakaf Mikro (BWM) yang diberi nama Sinar Mandiri Sejahtera yang Soft Launchingnya baru digelar pada Rabu 5 Desember 2018 kemarin.

 

Iwan